Negara Kesejahteraan; Mimpi Negara Atawa Negara Mimpi?

Oleh : Yenti Nurhidayat

Judul Buku       : Mimpi Negara Kesejahteraan

                          Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial

Penulis              : Darmawan Triwibowo dan Sugeng bahagijo

Penerbit            : LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, 2006

Halaman           : 119 Hlm

img_0023.jpg

“andai ah…ah…ah…aku jadi orang kaya

Andai ah…ah…ah…tak usah pake kerja”          

Lagu ini pernah begitu populer pada akhir tahun 1999-an. Lagu yang mengambarkan mimpi jutaan rakyat Indonesia yang ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Mimpi makan cukup, punya rumah, kalau sakit bisa berobat, bisa jalan-jalan, liburan sama keluarga. Bisa sekolah tanpa khawatir di ’do’ karena tidak bayaran. ”pokoke sejahtera; gemah ripah loh jinawi, bahasa orang jawa. Sebuah mimpi biasa yang seharusnya bisa mereka wujudkan. Mimpi yang sama seperti mimpi jutaan manusia lain di berbagai belahan dunia, di Asia, Eropa dan Amerika. Lantas dimana bedanya?

Buku yang diberi kata pengantar oleh Siswono Yudo Husono ini cukup menarik untuk dibaca. Setiap babnya dibuat sangat runut sehingga memudahkan pembacanya untuk menangkap inti tentang negara kesejahteraan yang dimaksud. Mulai dari definisi, tahap demi tahap perekembanganya di dunia, lalu membahas secara lebih khusus pengalaman negara-negara yang berhasil menerapkan paham negara kesejahteraan di Eropa dan Asia. Kemudian secara khusus menarik persoalan ini ke dalam konteks Indonesia. Di bagian penutup terdapat studi tentang tipologi negara kesejahteraan dan dan tulisan-tulisan lain yang ditulis oleh E. Panca Pramudya dan Nur Iman Subono.

Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan suatu negara yang bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Welfare state dirintis pertama kali oleh Prusia dibawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Negara kesejahteraan ini mengacu pada peran aktif negara dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian. Di dalamnya tercakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Inti dari proses ini adalah negara berupaya mengunakan kebijakan sosial sebagai alat untuk melakukan redefinisi pola relasinya terhadap warga negara. Menata ulang relasi kelas dalam masyarakat serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi.

Ada 4 prasayarat terwujudnya negara kesejahteraan, yaitu: social citizenship; full democracy; modern industrial relation systems serta rights to education and expansion of modern mass education. Negara memainkan peranan yang sangat penting di dalam pengelolaannya. Melalui format tersebut, negara mampu memikul peran aktif dalam pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, sistim kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan tentu saja jaminan sosial.

Tipologi negara kesejahteraan menurut Titmuss (1958) ada 2, yaitu residual welfare state dan institusional welfare state.

Residual Welfare State mengasumsikan tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal dalam menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok masyarakat tertentu.

Institusional Welfare State bersifat universal, mencakup semua populasi warga , serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat. Rezim kesejahteraan ini mengacu pada pola interaksi dan saling keterkaitan dalam produksi dan alokasi kesejahteraan antara negara, sistem pasar dan keluarga. Sementara Esping-Andersen membaginya dalam varian-varian yang lebih kecil berdasarkan besar kecilnya peran aktor-aktor dalam negara kesejahteraan yang meliputi rezim kesejahteraan liberal, sosial demokrat dan konservatif.

Berdasarkan tipologi rezim kesejahteraan tersebut, Esping–Andersen (1999)  juga membagi negara kesejahteraan dalam tiga bentuk. Ia menekankan bahwa ajaran agama memainkan peranan penting sebagai pemberi landasan etis terhadap perkembangan konsep negara kesejahteraan.

Residual Welfare State dengan ciri jaminan sosial terbatas bagi kelompok target yang selektif. Pasar mendapat dorongan kuat untuk mengurus pelayanan publik. Contoh negara pelaku adalah Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Basisnya rezim kesejahteraan liberal.

Universalist Welfare State dengan ciri cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif. Contoh negara yang menganut pola ini adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia dan Belanda dengan basis rezim  kesejahteraan sosial demokrat.

Sosial Insuranse Welfare State dengan ciri sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran keluarga yang kuat sebagai pemasok kesejahteraan. Negara pelakunya antara lain Jerman, Perancis, Belanda, Italia dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif.

Di dalam pengembangannya adopsi negara kesejahteraan membutuhkan dukungan kapasitas birokrasi yang kuat. Birokrasi ini harus mampu berfungsi sebagai organisasi modern yang efektif dan efisien untuk melakukan proses pengadministrasian jejaring kebijakan sosial yang komprehensif.

Walaupun globalisasi dan beberapa faktor endogen seperti transisi pascaindustri yang menyebabkan melambatnya produktivitas, matangnya sistem negara kesejahteraan, penuaan populasi dan transformasi struktur rumah tangga dan keluarga akibat banyaknya perempuan yang masuk pasar tenaga kerja ditenggarai telah mempengaruhi pelaksanaan konsep negara kesejahteraan di dunia, akan tetapi fakta menunjukan bahwa konsep ini tetap mendapat dukungan publik yang kuat. Dukungan ini menjadi faktor utama yang membuat konsep negara kesejahteraan terus bertahan di dunia.

Selain itu, kelembaman kelembagaan juga menjelaskan tentang kemampuan bertahan negara kesejahteraan. Kelembaman ini disebabkan oleh dua hal yaitu keberadaan veto point dan keterikatan pada struktur yang ada (path dependence). Veto point adalah tahapan/mekanisme dalam penyusunan kebijakan yang di dalamnya koalisi aktor atau kelompok kepentingan tertentu mampu mempengaruhi diadopsi atau tidaknya suatu kebijakan. Teori path dependence menjelaskan terjadinya kelembaman kelembagaan sebagai suatu inovasi/pengembangan politik yang jika telah diinisiasi akan sulit untuk dibalik arahkan.

Negara Kesejateraan; Pengalaman Skandinavia, Jerman dan Inggris

Secara khusus penulis buku ini mencoba melihat perkembangan dan dinamika tiga rezim kesejahteraan yang ada di Eropa; Skandinavia, Jerman dan Inggris. Ketiga negara ini menganut tiga paham rezim kesejahteraan yang berbeda;  rezim sosial demokrat, rezim konservatif dan rezim liberal.

Skandinavia menganut paham rezim kesejahteraan sosial demokrat. Dimana kunci perkembangannya ada pada posisi kaum petani yang relatif kuat pada masa pra-industri, sehingga kelas petani mampu mendikte agenda kebijakan sosial yang tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kelas pekerja urban, tetapi juga kepentingan kelas petani pedesaan. Hal inilah yang mendorong berkembangnya rezim kesejahteraan yang lebih universal.

Selain itu, fusi antara gereja dan birokrasi negara yang kuat sejak tahun 1500-an juga telah menciptakan minat publik yang lebih koheren dan kuat terhadap isu kesejahteraan. Faktor ketiga yang juga mempengaruhi adalah homogenitas kultural di antara negara-negara skandinavia baik dalam etnik, agama maupun bahasa.

Perkembangan ini kemudian semakin dipicu dengan munculnya undang-undang tentang jaminan sosial pada tahun 1880 di Jerman sehingga dalam kurun waktu 1891-1898 tiga negara Skandinavia juga mengesahkan undang-undang pertama mereka tentang jaminan sosial yang meliputi jaminan pensiun hari tua, asuransi kesehatan dan kompensasi atas kecelakaan kerja.

Krisis  yang mulai dirasakan oleh negara-negara skandinavia pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an telah memaksa mereka untuk berusaha memulihkan keseimbangan fiskalnya melalui reformasi perpajakan, efesiensi pelayanan kebutuhan dasar dan restrukturisasi sistem jaminan sosial. Secara simultan mereka melakukan:

Penurunan tingkat pajak marginal (marjinal tax rates)

Perampingan sistem pensiun dan membuatnya lebih fleksibel

Pengetatan persyaratan bagi penerima jaminan pengangguran

Dan pengetatan persyaratan bagi penerima asuransi kesehatan.

Restrukturisasi yang dilakukan lebih pada penyesuaian program dengan besarnya anggaran yang ada dimana reformasi kebijakan jaminan sosial dan kesejahteraan dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan peningkatan kemiskinan ataupun kesenjangan pendapatan.

Sementara itu, Jerman merupakan negara yang menganut faham rezim kesejahteraan konservatif. Rezim ini sangat dipengaruhi oleh karakter korporatisme gereja katolik  yang menekankan prinsip familialism (peran aktif keluarga sebagai penyedia kesejahteraan).  Konsep ini ditandai dengan dikotomi anta laki-laki (pencari nafkah/ sektor publik) dan perempuan sebagai penyedia jasa sosial dalam keluarga (sektor domestik). Basis dukungan politik kanan tengah yang didominasi oleh partai-partai kristen demokrat sangat mempengaruhi rezim kesejahteraan Jerman. Hal inilah yang menyebabkan rezim kesejahteraan konservatif lebih bersifat korporatis-segregatif.

Ciri-ciri rezim ini adalah tingkat pengeluaran publik sangat besar untuk mentransfer kesejahteraan, terutama jaminan pensiun. Keterbatasan kesempatan kerja mendorong proses pergiliran kerja melalui skema pensiun dini dan tunjangan pengangguran yang komprehensif.; kebijakan-kebijakan implisit dan eksplisit yang diskriminatif dan mempersulit partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja serta jaminan sosial dan pensiun yang sangat tersegregasi antar jenis pekerjaan.

Perjalanan negara kesejahteraan di Jerman dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu periode Legislasi Bismarck, periode Republik Wiemar dan periode pasca Perang Dunia II. Bismarck sendiri ketika mengagas sistem jaminan sosial tidak bertujuan untuk mewujudkan welfare state melainkan welfare monarchy. Skema jaminan sosial yang ditawarkan sebenarnya hanya sebagai sebuah bentuk kompensasi bagi kelompok pekerja kelas atas  karena keterbatasan hak-hak mereka di bawah monarki Jerman.

Format ini cenderung sentralistik dan  mengandalkan pembiayaan dari sektor pajak. Akibatnya, tidak hanya menyebabkan tarik menarik antar kepentingan dan menjadi sumber segregasi antara pusat (reich) dan negara bagian (lander), tapi juga berbentukan dengan sistem politik di Jerman saat itu dimana setiap negara bagian mempunyai hak veto untuk setiap keputusan. Dan, beban anggaran tidak sesuai dengan kemampuan pusat dalam penarikan pajak. Pada akhirnya sistem jaminan sosial yang universal bagi pekerja kelas atas dan kelas bawah tidak mungkin terbentuk.

Pada periode Weimar, negara kesejahteraan mendapat legitimasi yang kuat melalui konstitusi Weimar. Koalisi antara partai-partai politik di Jerman menjadi sendi bagi penempatan kebijakan sosial sebagai prioritas pemerintahan. Negara kesejahteraan dalam periode Weimar ini berkembang semakin independen. Hal ini menempatkan rezim kesejahteraan Jerman mampu bertahan bahkan pada masa pemerintahan Nazi pra perang dunia II.

Pasca Perang dunia II negara kesejahteraan di Jerman semakin dicirikan dengan adanya sistem asuransi sosial yang komprehensif yang bertumpu pada sistem pensiun namun tidak diimbangi dengan penyediaan jasa sosial yang berbasis luas. Sektor jasa tidak berkembang, kesempatan kerja termasuk kesempatan kerja bagi perempuan sangat terbatas dimana terjadi trade off (pengorbanan) yang signifikan antara kesempatan kerja dengan fertilitas.

Tantangan terbesar negara kesejahteraan di Jerman pasca perang dunia II ini adalah:

Terhalangnya perluasan kesempatan kerja baik di sektor swasta maupun disektor publik karena standar upah yang tinggi  serta terciptanya fiscal overload.

Perlunya melakukan upaya cost containment untuk program-program jaminan sosial utama seperti pensiun dan jaminan kesehatan dan disability.

Namun terlepas dari itu, Jerman telah mencatat capaian yang cukup baik dimana Jerman berhasil mempertahankan besaran porsi belanja sosialnya tanpa harus memotong drastis tunjangan sosial bagi kaum miskin dan di saat yang sama berhasil melakukan berbagai kebijakan rekalibrasi yang penting dalam struktur dasar negara kesejahteraannya.

Penulis buku ini menyebutkan bahwa Inggris merupakan negara kesejahteraan dengan dinamika yang unik, dimana Inggris merupakan satu-satunya negara kesejahteraan Eropa yang mengalami restrukturisasi radikal.  Pada awalnya, pasca Perang Dunia II, Inggris identik dengan rezim sosial demokrat yang universal. Namun pasca krisis minyak tahun 1973 Inggris kemudian lebih bersandar pada peran pasar dalam rezim kesejahteraan.

Menurut Barr (1998) terdapat empat tahapan negara kesejahteraan di Inggris yaitu periode poor relief, periode reformasi liberal, periode pasca Perang Dunia II dan periode pasca 1970.

Periode poor relief ditandai dengan diundangkannya Poor Act Law yang memberikan perlindungan sosial bagi kaum impotent poor yaitu manula dan penderita sakit dalam almshouses. Memberikan kesempatan kerja bagi kaum miskin (able bodied) dalam house of correction serta memberikan hukuman bagi yang menolak. Hukum ini kemudian dimodifikasi pada tahun 1834 melalui the Poor Law Amandement Act.

Amandemen ini mencakup tiga prinsip utama; pembatasan bantuan pada jumlah tertentu sehingga yang diberi bantuan tidak lebih sejahtera dibandingkan mereka yang bekerja, penerima bantuan juga harus tinggal di workhouse dan sentralisasi administratif. Undang-undang ini juga dibarengi dengan undang-undang yang mengatur pelayanan pendidikan umum melalui wajib belajar usia dini dan pelayanan pendidikan gratis.

Periode berikutnya adalah masa reformasi liberal yang ditandai dengan bangkitnya kolektifitas di Inggris pada tahun 1906-1914. Munculnya kesadaran bahwa kemiskinan lebih dari sekedar masalah moral dan kebebasan individu. Hal ini menciptakan cara pandang baru terhadap peran negara dalam memainkan perannya dalam reformasi sosial. Pengesahan National Insurance Act tahun 1911, menyebabkan praktik workhouse mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem asuransi yang lebih universal. Masa ini juga ditandai dengan pengesahan beberapa undang-undang jaminan sosial lainnya seperti Education Act, Children Act, Old Age Pension serta Trade Board Act.

Pasca Perang Dunia II, Inggris menerima konsep universalisme. Laporan Beveridge menjadi landasan penting perkembangan rezim kesejahteraan selanjutnya. Beveridge mengusulkan; menata ulang sistem jaminan sosial menjadi satu strategi yang koheren, perluasan cakupan kerja dan prinsip parsimoni guna menghindari kebutuhan mean-test bagi penerima keuntungan. Hal ini menegaskan universalisme dalam memberikan jaring pengaman sosial bagi mereka yang tidak dijamin oleh sistem asuransi yang ada.

Namun gambaran ini berubah pada akhir tahun 1970-an, dimana Thatcher memandang format negara kesejahteraan di Inggris ini sebagai akar masalah. Orientasi pemerintah beralih pada efisiensi, insentif pasar tenaga kerja dan pengetatan fiskal. Jaminan pengangguran secara bertahap dikurangi, sistem benefit tidak lagi dikaitkan dengan pendapatan tapi terhadap perubahan harga dan secara periodik dimodifikasi dari universal menjadi mean-tasted. Rekomodifikasi merupakan strategi yang konsisten dengan sistem pasar bebas yang menjadi patokan dasar rezim kesejahteraan liberal.

Faktor pendorong terjadinya rezim kesejahteraan di Inggris menjadi neo liberal menurut Pierson (2001) disebabkan anjloknya kredibilitas negara kesejahteraan Keynesian pasca krisis minyak tahun 1973 dan melemahnya kapasitas politik kelompok pro negara kesejahteraan serta terjadinya perubahan sistem pengambilan keputusan di parlemen.

Lebih jauh lagi perubahan radikal ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang didominasi oleh kompetisi bipolar kelompok sosial demokrat dengan kelompok liberal. Hasilnya memang tidak mengecewakan, dimana pendapatan asli masyarakat meningkat signifikan, tapi tingkat kesenjangan menjadi lebih tinggi.

Amerika Latin, Jepang dan Asia Timur

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan yang komprehensif, penulis buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat pengalaman pelaksanaan konsep negara kesejahteraan ini di negara-negara Amerika Latin, Jepang dan Asia Timur. Bagaimanapun juga konsep negara kesejahteraan ini merupakan hasil pertumbuhan kapitalisme yang terikat erat dengan pergulatan kelembagaan dan konteks historis Eropa.

Ekperimentasi negara kesejahteraan di Amerika Latin dikelompokan menjadi tiga yaitu: kelompok regional pioneer (Argentina, Brazil, Chile, Kosta Rika dan Uruguay). Sistem jaminan yang dibangun terbatas, tersegmentasi, dan tidak setara. Militer dan pegawai negeri sipil menjadi previlleged groups . Kelompok kedua adalah kelompok intermediate (Bolivia, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Panama, Paraguay, Peru dan Venezuela) dimana cakupan jaminan sosialnya lebih terbatas dibandingkan kelompok pertama. Kelompok terakhir latecomers (Republik Domonika, El Savador, Guatemala, Haiti, Honduras dan Nikaragua) dimana cakupan jaminan sosialnya juga sangat terbatas karena tidak mencakup jaminan pengangguran dan tunjangan keluarga. Sistem jaminan sosial yang dibangun di Amerika Latin miskin gagasan dan miskin dukungan basis politik.

Ekperimentasi yang terjadi di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan merupakan hasil konsolidasi jaminan sosial yang berpatron pada Amerika Serikat. Sementara itu jepang memiliki sistem kesejahteraan sosial sendiri yang dikenal dengan Nihongata Shakai Fukusi yang dicirikan oleh sistem jaminan sosial yang tersegregasi berdasarkan pekerjaan dan peran keluarga sebagai penyedia jasa kesejahteraan sosial. Hal ini sama dengan di Taiwan.

Kesejahteraan sosial bukanlah prioritas tetapi dianggap sebagai turunan dari peningkatan ekonomi. Bila ekonomi meningkat maka kesejahteraan pasti meningkat. Model yang diterapkan di negara Asia Timur ini merupakan replikasi model Eropa dan format Jepang merupakan pencampuran dari beberapa model yang ada.

Sementara itu negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Malaysia, Thailan, dan Indonesia) memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam mereplikasi model-model yang berkembang di Eropa. Penyebabnya, sistem kesejahteraan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial akan menpengaruhi kapasitas negara tersebut dalam pengembangan sistem perlindungan sosial pasca kemerdekaan mereka. Faktor yang mempersulit ini menurut Gough adalah:

Persoalan demokrasi dan masyarakat sipil

Iklim dunia usaha yang lebih terbuka bagi modal asing

Kekuatan pekerja lemah dan terpecah-pecah

Peran sektor pertanian yang kuat sehingga melemahkan integrasi sosial kelas pekerja

Peran negara, legitimasi dan kebijakan sosial yang bersifat bonapartist  bagi para elite dan kelompok tertentu

Keterikatan kelembagaan yang sangat terkait dengan pengalaman penjajahan.

Kegamangan Indonesia

Belajar dari pengalaman keberhasilan berbagai negara di Eropa, Amerika dan di Asia sendiri dalam mengembangkan welfare state, rasanya bukan mustahil. Namun, apakah Indonesia bisa melakukannya?

Menurut Gough (2000), sistem negara kesejahteraan yang dikembangkan di Indonesia sangat jauh tertinggal. Gough menggolongkan Indonesia sebagai ” lesss institutionally developed and differentiated” dibandingkan negara asia tenggara lainnya. Menurut identifikasi Lindenthal (2004) karakteristik umum sistem  jaminan sosial yang dikembangkan di Indonesia adalah:

Cakupannya terbatas dan hanya melayani minoritas populasi, yaitu pegawai negeri, angkatan bersenjata dan sebagian kecil sektor swasta.

Ketergantungan terhadap keluarga dan komunitas dalam memberikan perlindungan  sosial informal sangat tinggi.

Ketergantung yang sangat terbatas pada majikan/ perusahaan diakibatkan ketidakmampuan undang-undang perburuhan dalam mengakomodir kebutuhan jaminan sosial bagi pekerja.

Pilihan jaminan sosial yang tebatas bagi pekerja di sektor swasta

Paket keuntungan sosial yang relatif lebih komprehensif bagi pegawai negeri dan angkatan bersenjata

Tunjangan sosial (social assitance/services ) yang tidak memadai bagi penduduk miskin dimana tingkat kebocoran dan biaya administrasi sangat tinggi.

Sistem kesehatan publik yang tidak didanai secara memadai yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memberikan layanan publik secara tidak memadai pula.

Karena sistem jaminan sosial di Indonesia bersifat contributory menyebabkan biaya operasional tergolong tinggi. Biaya operasional harus ditutup dari investasi dana-dana yang terkumpul. Menurut penulis, situasi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Amerika Latin pada dekade 1980-an.

Indonesia dihadapkan pada tarikan arus neo liberal dan dorongan yang kuat untuk mereduksi peran negara. Indonesia dihadapkan pada dilema untuk memilih model. Apakah swasta-individualis yang dipimpin mekanisme pasar atau model egaliter–solidaristis dengan orientasi publik dan pasar yang teregulasi.

Namun satu catatan penting yang patut dicermati dari buku ini, bahwa hampir semua tipologi rezim negara kesejahteraan melanggengkan subordinasi perempuan, dimana perempuan seolah menjadi warga kelas dua karena hak sosial mereka tidak diakui secara langsung oleh negara. Sayangnya, persoalan ini hanya di hanya dilirik sekilas dalam buku ini; dalam sebuah boks kecil di hal 60. Padahal Nur Iman Subono dalam tulisannya yang dimuat sebagai lampiran buku ini menyatakan bahwa ternyata di Finlandia, kelompok perempuan merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan masyarakan kesejahteraan di sana.

Pada akhirnya penulis buku ini menyatakan, bahwa apapun pilihan yang ingin diambil Indonesia tentu tidak terlepas dari pengorbanan dan imbangan, namun mudah-mudahan pilihan terbaiklah  yang akan diambil. Memang setiap orang berhak bermimpi. Bangsa kulipun (asal bukan bermental kuli) berhak bermimpi, tapi mudah-mudahan mimpi tentang welfare state tidak akan berubah menjadi nightmare state. ***

3 Tanggapan

  1. Tq buat Blog nya. dah memberikan inspirasi buat tugas saya. klo boleh tau penulis dapet referensi dari mana ya?

  2. thnks yah..lumayan buat masukan dan tambahan karya tulis untuk melengkapi

  3. ah yang indonesianya kurang menggigit tuh, ada gak pemikiran dari orang indodesia sendiri untuk menyelesaikan masalah di atas walaupun mungkin baru sebatas mimpi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: