KIBBLA ; Investasi Otak untuk Masa Depan Bangsa

Oleh : Yenti Nurhidayat*

Alkisah dalam sebuah kecelakaan di Amerika, ternyata ada seorang warga negara Indonesia yang menjadi korban. Untuk menyelamatkan nyawanya, para dokter  Amerika harus melakukan operasi otak. Operasipun dilakukan. Kepala si pasien dibedah untuk menemukan otaknya. Tapi alangkah terkejutnya para dokter Amerika tersebut karena  mereka tidak menemukan otak di dalam rongga kepalanya. Akhirnya para dokter Amerika tersebut terpaksa menelpon dokter bedah yang ada di Indonesia. Dokter Indonesia lantas menjawab dengan enteng. “Oh, kalau anda mencari otak orang Indonesia jangan di kepala tapi bedahlah lututnya”.

 Anekdot seperti ini terasa miris memang, tapi begitulah. Kita harus menerima kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini masih di bawah rata-rata. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia hanya menempati rangking 112 dari 175 negara. Dengan posisi itu, Indonesia menempati posisi HDI terendah di Asean.  Jadi, jangan heran, jika negara-negara tetangga kita begitu merendahkan orang Indonesia. Karena bagi mereka, orang Indonesia tak lebih dari sekedar ’babu’ di rumah mereka. Bahkan presiden Soekarnopun pernah mengatakan ”…Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari kuli dan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa…” Sedih sekali bukan?

Lantas apakah kita akan tinggal diam saja dan meneruskan memikul hinaan ini dari waktu ke waktu; dari generasi ke generasi? Merelakan peringkat kita turun dari tahun ke tahun sehingga pada akhirnya – ketika kita sudah ada di dasar sumur yang gelap – baru menyadari betapa lalainya kita dalam membangun sumber daya manusia kita sendiri. Tapi sayangnya, pada saat kesadaran itu muncul dalam situasi demikian, rasanya sudah agak terlambat (walaupun  sebagian orang mengatakan tidak ada istilah untuk terlambat) tapi yang pasti mengangkat sebuat benda yang tenggelam di dasar sumur tentu akan lebih sulit daripada mengangkat benda yang masih melayang dipermukaan air. 

Jika demikian, apa yang harus kita lakukan agar tidak terlambat? Banyak hal. Tapi salah-satu langkah penting yang harus kita lakukan mulai hari ini adalah melakukan investasi otak. Membangun kebijakan dan mengalokasikan dana-dana yang kita miliki sekarang untuk menyelamatkan dan mengembangkan otak-otak muda yang kita lahirkan agar memiliki kualitas yang baik dan terjaga dengan baik pula. 

DR. Mahlil Rubby, MKes dalam sebuah presentasinya menjelaskan bahwa persoalan kualiatas sumber daya manusia ini sangat dipengaruhi oleh penanganan/perlakuan yang diterima oleh Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA). Beliau menjelaskan bahwa persoalan kekurangan asupan gizi  semasa bayi di dalam kandungan dan setelah dilahirkan -terutama di masa-masa golden ages (0-2 tahun) -,  serta kesalahan penanganan proses kelahiran  dapat menyebabkan pertumbuhan sel-sel otak dan sel-sel tubuh tidak maksimal. Akibatnya adalah pertumbuhan IQ ( Inteligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient) akan mempengaruhi daya tangkap otak anak yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Dalam jangka panjang tentu saja akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat bahkan bangsa. Dapat dibayangkan apa jadinya bila sebuah komputer dengan memory kecil dipaksa untuk menerima dan mengolah data dalam kapasitas besar. Yang pasti komputer tersebut akan ”Hang!”.  Tidak berlebihan rasanya, bila para pakar menyimpulkan bila kondisi ini dibiarkan maka satu generasi akan hilang (lost generation) dan bila satu generasi sudah hilang, itu artinya kita akan kehilangan generasi-generasi selanjutnya. 

Sampai saat ini persoalan kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia masih menjadi sorotan tajam dunia. Namun sayangnya, walaupun sudah disorot sedemikian tajam, kesadaran dan komitmen untuk melakukan penanganan yang lebih baik masih sangat rendah. Tidak hanya kesadaran dan komitmen individu akan tetapi juga kesadaran dan komitmen dari lembaga penyelenggara negara.  

Angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia diperkirakan 307/100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-20003). Itu artinya jika diperkirakan setiap tahun ada lima juta ibu yang melahirkan maka setiap tahun pula ada sebanyak 18.000 Ibu yang meninggal dunia atau 2 orang ibu setiap satu jam. Dan tiga penyebab utama kematian ini adalah pendarahan (28%), eklampsia (24%) dan infeksi (11%). Berdasarkan data itu pula, Angka Kematian Ibu Indonesia menempati peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Suatu rekor yang sangat memalukan sekaligus tragis. Di saat kita mengembar gemborkan betapa mulianya peran seorang ibu, disisi lain malah kita mengabaikan hak kesehatan dan reproduksinya. Mungkin sebagian orang berfikir bahwa, bila seorang ibu meninggal ketika melahirkan maka ia mati syahid. Tapi pernahkah terfikir oleh kita bahwa sebuah kematian yang disebabkan oleh kelalaian dan pengabaian merupakan sebuah kesengajaan dan itu sama artinya dengan pembunuhan atau bunuh diri. Bagaimanapun juga pembunuhan dan bunuh diri merupakan sebuah dosa besar. 

Persoalan  terpenting lainya adalah persoalan kelangsungan hidup anak. Dari 18 juta balita yang ada di Indonesia saat ini, paling tidak 5 juta diantaranya menderita kekurangan gizi dan 1,7 juta lainnya mengalami gizi buruk (Kompas,26/1/2007). Penyebabnya adalah faktor kemiskinan dan faktor lain adalah budaya dan ketidaktahuan. Hal ini pula yang menyebabkan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)  di Indonesia. Berdasarkan Human Development Report tahun 2004, AKB Indonesia bertengger pada posisi 43,5/1000 kelahiran hidup. Dan itu artinya dari 5 juta bayi yang lahir, 217 ribu diantaranya meninggal dunia atau sekitar 650 anak setiap harinya.  

Kesehatan Ibu = Jaminan Masa Depan Anak 

Berbicara tentang  memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan taraf hidup anak-anak, mau tidak mau kita harus juga berbicara tentang kesehatan si Ibu. Ibu yang sehat, cukup gizi, terjaga secara emosional akan melahirkan anak-anak yang juga sehat, cerdas dan memiliki perkembangan emosional yang baik. Dengan kehadiran seorang ibu setelah proses kelahiran, bayi-bayi yang dilahirkan memiliki kesempatan bertahan hidup yang lebih tinggi. Hal ini tidak saja terkait dengan fungsi perawatan yang diberikan oleh ibu tetapi juga terkait dengan fungsi memberi air susu (menyusui) yang secara spesifik hanya dimiliki oleh kaum ibu. Fungsi ini tidak akan pernah bisa tergantikan bahkan oleh kehadiran susu-susu formulasi yang banyak ditemui di pasaran.  

Sebuah data menyebutkan lebih dari separuh kematian balita di Indonesia disebabkan oleh kekurangan gizi (54% dari AKB), dan 10,783 % kematian bayi tersebut dapat dicegah dengan pemberian ASI segera (HSP News 5/9/2006). Persoalannya sekarang adalah untuk mendapatkan air susu yang berkualitas, maka seorang ibu membutuhkan makanan yang berkualitas pula. Nah, sejauh manakah kesadaran ini telah terbangun dalam masyarakat kita, dan sejauh manapula komitmen para penyelenggara negara dalam menjamin kesehatan para ibu dan balita ini. 

KIBBLA Tanggung Jawab Negara 

Sehat adalah hak.  Itu artinya pemerintah punya kewajiban yang tidak bisa ditawar untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kesehatan warga negaranya termasuk di dalamnya hak para ibu, bayi baru lahir dan anak.  

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28h ayat (1) telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 juga telah mengatur hak masyarakat dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan dalam meningkatkan derajat kesehatan seperti yang dimaksudkan diatas. Namun secara khusus belum ada satupun aturan perundangan baik di tingkat nasional maupun daerah yang berbicara tentang pemberian jaminan dan perlindungan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak ini.  

Beberapa daerah tingkat kabupaten dan kota memang telah mencoba mengagas puskesmas gratis. (puskesmas gratis ini adalah sebutan bagi  puskesmas dimana biaya retribusi yang seharusnya di tanggung pasien disubsidi oleh pemerintah daerah).  Namun karakteristik persoalan KIBBLA ini sangat unik. Tidak ada yang bisa memprediksikan dengan tepat kapan seorang ibu akan melahirkan. Atau tidak ada yang bisa mengetahui kapan seorang bayi tiba-tiba mengalami kejang dan panas tinggi.  Dalam kondisi sakit biasa mungkin si pasien bisa menunggu sampai besok pagi, tapi dalam kondisi hendak bersalin apakah bisa ditunda? Banyak faktor yang juga menjadi penyebab kematian ibu dan anak ini. Selain faktor yang memang disebabkan oleh persoalan medis seperti, kurangnya tenaga medis yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan kemiskinan,  faktor penyebab kematian lainnya  adalah terlambatnya pertolongan medis akibat jauhnya sarana atau petugas medis yang hendak dicapai.  

Dalam sebuah film dokumenter yang dibuat oleh TIM Advokasi KIBBLA kab. Sumedang diceritakan tentang seorang ibu yang hendak bersalin harus menempuh jarak sejauh 20 km untuk menuju puskesmas terdekat. Dalam kondisi biasa jarak sejauh itu harus ditempuh dengan 3 kali ganti angkot. Jalan yang harus dilalui buruk dan tidak beraspal. Ditengah jalan si bayi sudah keluar dengan menyisakan bagian kepalanya di dalam tubuh sang ibu. Bayangkan betapa menderitanya si ibu dan betapa menderitanya si bayi. Si ibu hampir meninggal karena kekurangan darah sementara si bayi hampir meninggal karena kekurangan oksigen. 

Disinilah pentingnya terobosan yang harus dibuat oleh lembaga penyelenggara pemerintahan. Baik Lembaga legislatif maupun eksekutif memegang peranan yang sangat penting dalam membangun skema jaminan kesehatan Ibu dan anak ini. Sudah saatnya diperlukan peraturan perundangan yang memang menyadari penuh betapa pentingnya penyelamatan masa depan generasi penerus bangsa melalui KIBBLA ini dan dengan memperhatikan karakteristik unik kegawatdarutanya. Peraturan ini bisa saja dibuat sejalan  atau inklud dengan peraturan perundangan tentang jaminan kesehatan secara umum, tapi sangat penting untuk mencantumkanya dalam pasal tersendiri secara monotafsir.  

Selain itu, juga sangat penting untuk memandang persoalan KIBBLA ini dalam kacamata yang lebih luas. Maksudnya adalah memandang persoalan ini bukan semata persoalan yang menjadi tanggung jawab di bawah dinas atau instansi tertentu. Ketika orang berbicara tentang KIBBLA, yang langsung terbayang adalah kerja medis, puskesmas, bidan, dan ujung-ujungnya dinas atau departemen kesehatan. Memang tanggung jawab terbesarnya ada di tangan petugas kesehatan, tetapi instansi atau dinas lainpun harus mampu mengembangkan persoalan penyelamatan generasi penerus bangsa ini sebagai sebuah visi. Sebagai contoh misalnya dinas PU. Walaupun SKPD Dinas Kesehatan telah merancang program dan mengalokasikan dana bagi KIBBLA ini, tetapi dinas PU dengan visi yang sama dapat merancang program dan alokasi dana bagi pembangunan dan perbaikan jalan terutama bagi daerah-daerah yang masih sulit dijangkau dan jauh dari fasilitas dan petugas kesehatan. Selama ini, orientasi program pembangunan dan perbaikan  jalan yang diprioritaskan adalah jalan-jalan rovinsi, kabupaten, kecamatan atau jalan-jalan yang memiliki orientasi ekonomi tinggi. Nah, kenapa tidak mualai sekarang juga alokasikan sebagian kecil dana untuk memprioritaskan jalan-jalan yang menyokong upaya penyelamatan ibu dan anak dari kematian yang tidak diinginkan. Karena investasi otak sama penting nilainya dengana investasi ekonomi. 

Hingga saat ini tercatat beberapa kabupaten dan kota yang tengah berusaha mengagas perda tentang KIBBLA ini. Salah satunya yang berjalan cukup progres adalah Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan upaya ini mendapat dukungan dari seluruh anggota legislatif dan mampu diterjemahkan dan dijalankan dengan baik oleh eksekutif. Karena sebuah kebijakan bila tidak disertai dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai, itu sama artinya dengan omong kosong. Dan mudah-mudahan dengan terbangunya kesadaran ini, maka kita suatu saat akan benar-benar berhasil menghapus sebutan otak kosong.

Satu Tanggapan

  1. ini salah satu para meternya parameter lainnya adalah brain bullying oleh penyelenggara negara dan birokratnya beserta segala aturan yang tidak bisa menentukan parameter otak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: