Reformasi Sistem Jaminan Kesehatan;Mewujudkan Mimpi Atas Kesehatan Bagi Semua

Oleh : Yenti Nurhidayat

Iwan Fals pernah menulis lirik lagu yang menceritakan tentang kisah seorang tukang tambal ban yang mengalami kecelakaan karena kiosnya terbakar. Tukang tambal ban tersebut dibawa ke sebuah rumah sakit. Namun sesampai di rumah sakit itu, ternyata hal pertama yang harus dia lakukan adalah membayar ongkos pengobatan. Tragis sekaligus ironis. Bagaimana mungkin dalam situasi darurat seerti itu, seorang pasien baru bisa mendapat pelayanan kesehatan setelah terlebih dahulu membayar biaya pengobatannya. Bagaimana kalau pasien tersebut tidak sempat membawa uang atau bahkan tidak punya uang sama sekali?

Balada yang dilatunkan Iwan Fals itu bukanlah satu-satunya dan bukan pula yang pertama. Banyak kisah-kisah serupa yang telah diangkat ke layar lebar, sinetron maupun bergulir dari mulut ke mulut dalam keseharian masyarakat Indonesia. Kisah-kisah yang semakin membuat rakyat miskin takut mendatangi sarana kesehatan baik yang ada di daerah seperti puskesmas ataupun rumah sakit.

Hingga saat ini, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia masih dihadapkan pada persoalan rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thabrani (2005) menyatakan bahwa 10 persen penduduk kaya di Indonesia memperoleh kemudahan dalam mengakses kesehatan 12 X lebih besar diandingkan 10 persen penduduk miskin. Sementara pengeluaran out of pocket bersifat regresif sehingga semakin menambah berat beban biaya yang harus di tanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pembebasan biaya pelayanan di puskesmas di beberapa wilayah kabupaten dan kota, ternyata tidak memperbesar akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan.  Riset yang dilakukan oleh Susilowati (2004) menemukan bahwa akses ini lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk perkotaan besar (34,4%) dibandingkan dengan penduduk pedesaan (26,9%). Sementara pada kenyataannya kelompok yang paling rentan terhadap kesehatan ada di pedesaan (25,2%) daripada perkotaan (17,7%). Artinya telah terjadi ketidakadilan dalam pembiayaan kesehatan karena subsidi yang dilakukan pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Walaupun pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai program kesehatan masyarakat, peningkatan investasi ada pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, desentralisasi sistem kesehatan, namun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan utama yang berkontribusi pada kemiskinan. Penyebab utama seluruh persoalan ini terletak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana  kesehatan dan jaminan sosial ini dipahami sebagai sebuah alat dan prasyarat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan sejauh mana persoalan ini diselenggarakan dalam kebijakan yang efektif dan koheren.

 Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kesehatan dinyatakan sebagai hak dasar manusia. Untuk itu diperlukan satu sistem yang dapat menjamin terpenuhinya hak dasar ini.  Mengenai jaminan kesehatan di dunia internasional ini telah diatur dalam deklarasi PBB tentang HAM tanggal 10 Desember 1948 mengenai hak kesehatan dan kesejahteraan, jaminan kesehatan, cacat dan hari tua. Jaminan kesehatan ini juga diatur dalam Konvensi ILO No.102 thn 1952.  Di Indonesia sendiri, Jaminan kesehatan diamanahkan dalam perubahan UUD 1945 pasal 28H ayat(1) yang menyatakan bahwa ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam pasal 28H ayat (3) ditegaskan lagi bahwa ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.   Sebagai bentuk pelaksanaan amanah UUD 1945, pada tahun 2001, MPR RI melalui TAP MPR RI No.X/MPR/2001 menugaskan pada Presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

 

Dalam UU SJSN, sistem jaminan sosial ini dibangun agar mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi miskin seperti penyakit, kecelakaan, kematian, usia tua, pensiun dan kecacatan. Sistem ini juga dibangun untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar serta untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sayangnya, pasal-pasal dalam UU SJSN ini belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat yang menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan jaminan sosial sejak lama sebenarnya sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat dalam komunitas lokal. Sebagian besar komunitas masyarakat lokal sudah mengenal istilah lumbung desa, jimpitan, iuran dan arisan sebagai sebuah cara pengelolaan jaminan sosial dalam skala kecil. namun negara memiliki peran yang sangat besar untuk mempengaruhi ketersediaan kesejahteraan. Peran besar negara ini disebabkan karena : (1)Negara memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan, yang akan mempengaruhi layanan (c/kebijakan belanja). Negara bisa memutuskan siapa yang akan diijinkan menjadi provider atau bukan, menetukan kualifikasinya, menentukan bagaimana mekanisme delivery layanannya serta mengatur kualitas dan kuantitas layanan., (2) Negara dapat berperan langsung dalam penyediaan layanan dan benefit, (3) Negara dapat berperan dalam merencanakan dan mengawasi delivery layanan, (4) Negara juga dapat berperan dalam memberikan bantuan langsung, memberikan dukungan fiskal dan subsidi (Thabrani,2005).

 Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diwujudkan dalam usaha-usaha pemerintah yang meliputi:

1.       bantuan sosial kepada warga negara baik perorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana-bencana  baik alamiah ataupun sebab lain.

2.       Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial,

3.       Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya peyaluran ke dalam masyarakat kepada warga negara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup.

4.       Pengembangan dan penyuluhan sosial.

Namun menurut identifikasi Lindenthal (2004) karakteristik umum sistem  jaminan sosial yang dikembangkan di Indonesia adalah:

·          Cakupannya terbatas dan hanya melayani minoritas populasi, yaitu pegawai negeri, angkatan bersenjata dan sebagian kecil sektor swasta.

·          Ketergantungan terhadap keluarga dan komunitas dalam memberikan perlindungan  sosial informal sangat tinggi

.·          Ketergantung yang sangat terbatas pada majikan/ perusahaan diakibatkan ketidakmampuan undang-undang perburuhan dalam mengakomodir kebutuhan jaminan sosial bagi pekerja.

·          Pilihan jaminan sosial yang tebatas bagi pekerja di sektor swasta

·          Paket benefit sosial yang relatif lebih komprehensif bagi pegawai negeri dan angkatan bersenjata

·          Tunjangan sosial (social assitance/services ) yang tidak memadai bagi penduduk miskin dimana tingkat kebocoran dan biaya administrasi sangat tinggi.

·          Sistem kesehatan publik yang tidak didanai secara memadai yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memberikan layanan publik secara tidak memadai pula.

Kesehatan merupakan salah satu komponen penting yang paling mendapat perhatian di dalam sistem jaminan sosial. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dimana pembiayaannya dilakukan secara praupaya. Yang dimaksud praupaya adalah pembiayaan berupa iuran yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu. Pemeliharaan kesehatan yang dimaksud adalah suatu rangkaian upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan terhadap peserta dan terdiri dari berbagai jenis dan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit (Ghufron,200). Upaya pemeliharaan kesehatan tersebut mencakup pemeliharaan kesehatan dasar yang sifatnya wajib diikuti.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia berpedoman pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Subsistem SKN meliputi; pertama, upaya kesehatan dimana upaya kesehatan ini sangat terpengaruh oleh faktor pembiayaan. Subsistem kedua adalah pembiayaan kesehatan. Di dalam Keputusan Mentri Kesehatan No.1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota, juncto Keputusan Mentri Kesehatan No.1091/Menkes/SK/X/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota menyebutkan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar sebagai salah satu standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang harus dipenuhi di tingkat Kabupaten dan Kota.

Bila diperhatikan secara seksama, model dasar penyelenggaraan pelayanan di Indonesia mengikuti model semashko yang bercampur aduk dengan sistem jaminan kesehatan sosial, jaminan kesehatan komersial dan pembiayaan tunai langsung. Secara umum, pelayanan dibiayai oleh pemerintah, dilayani oleh petugas pemerintah dengan falitas pemerintah tetapi karena keterbatasan dana dan penerapan berbagai inovasi kebijakan menyebabkan semuanya menjadi bercampur aduk. Persoalannya adalah  inovasi dan intervensi yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat parsial dan fragmentaris sehingga belum mampu menjawab tuntutan equitas, mutu, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Akibatnya, walaupun telah disediakan kartu askeskin, misalnya, namun pasien miskin tersebut masih dibebani biaya-biaya lain.  Dalam kondisi sekarang apakah model seperti masih mampu menjawab tantangan-tantangan yang muncul akibat perkembangan masyarakat dan teknologi kesehatan yang tentu saja tidak murah.

Reformasi Sistem Jaminan Kesehatan; Perlu!

Paling tidak terdapat empat masalah utama dalam pengembangan jaminan kesehatan di Indonesia : pertama, pengembangan teknologi kesehatan yang berkolerasi dengan mahalnya biaya kesehatan. Kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada tidak mampu lagi menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan. Ketiga, meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di atas 60 tahun. Keempat, berkembangnya perhatian terhadap kesetaraan gender dan reproduksi perempuan. Empat masalah ini menuntut dikembangkannya satu sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya mampu menanggulangi beban biaya yang harus dipikul masyarakat tapi juga mampu berintegrasi dalam sistem jaminan sosial lainnya.

Sistem jaminan kesehatan yang berintegrasi dalam sistem jaminan sosial lainnya ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses sekaligus membenahi kerumitan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan.  Untuk itu perlu dilakukan reformasi di bidang penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang mengacu pada kerangka konsep yang komprehensif dan terpadu. Keadilan dibangun dengan cara membangun satu sistem jaminan kesehatan dan sosial yang dapat memenuhi kriteria kepesertaan wajib dengan manfaat yang mampu memenuhi asa, tujuan dan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial seperti yang ditetapkan oleh UU SJSN. Ukuran sistem pembiayaan yang adil salah satunya adalah dimana setiap orang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya; dan membayar pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuannya membayar (Handbook of Helath Economics Vol II Oxford University Press).

 

Pembangunan sistem jaminan kesehatan haruslah dikaitkan dengan pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Artinya pembangunan sistem jaminan kesehatan tersebut haruslah terintegrasi dengan program pembangunan ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Reformasi perlu dilakukan secara bertahap untuk mengkoreksi kesenjangan pembiayaan kesehatan dengan tujuan menciptakan sistem  yang dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi semua. Reformasi pembiayaan ini bertujuan untuk : (1) menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkeadilan, (2) perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, (3) peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan berkualitas, (4 terselenggaranya pelayanan kesehatan yang efisien, (5) terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Reformasi pembiayaan ini perlu dilaksanakan dengan mengindahkan kaidah-kaidah good governance. Dengan demikian, kesehatan bagi semua bukan lagi menjadi mimpi yang susah untuk diwujudkan.

 

 

2 Tanggapan

  1. support our citizen journalism!!!!!!!

  2. Thanks for sharing this article, it very helpful to me, thanks again🙂
    Best free classified website : http://nullads.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: